Penulis: lawcusfhunsri
-
TRAGEDI KEMATIAN WNI DI ARMENIA: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN YURISDIKSI LINTAS NEGARA
Disusun oleh: Stefany Yemima Gen 9 & Alyssa A. Hakim Gen 10 Kasus meninggalnya Warga Negara Indonesia (WNI) Valenth A. Tambuto di Yerevan, Armenia, merupakan dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang WNI yang bekerja di sebuah perusahaan di Armenia. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar mesnya dengan kondisi tangan dan mulut terlilit lakban. Berdasarkan perkembangan…
-
Dengan perjanjian plastik dalam limbo, Mongabay berbicara dengan negosiator top Julio Cordano
Disusun oleh: Amelia Ruthmaya Tampubolon ( Genius 9) Andini Cahaya Rani ( Genius 10) Krisis polusi plastik telah menjadi ancaman lingkungan global yang semakin mendesak dan memerlukan respons hukum internasional yang konkret. Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA) melalui Resolusi 5/14 membentuk Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) pada tahun 2022 dengan mandat merundingkan perjanjian plastik global,…
-
Digigit Anjing Tetangga, Bisakah Menuntut Ganti Rugi? Tanggung Jawab Pemilik Hewan Menurut Pasal 1368 KUHPer
Disusun oleh: Jundiyah Aqilah Rohmah (020111282429213) Department of Writing Skill Kalau kamu punya anjing, kucing, atau bahkan kuda peliharaan? Hati-hati! Jika hewan kesayanganmu tiba-tiba menggigit, menerkam, atau merusak barang orang lain, kamu sebagai pemilik bisa digugat ganti rugi, meskipun kamu tidak menyuruhnya. Misalnya, A merupakan pemilik anjing yang biasa dipelihara di dalam rumah.…
-
Ketika Program Gizi Jadi Ladang Korupsi: Menakar Pertanggungjawaban Pidana Eks Kepala BGN Dadan Hindayana
Disusun oleh: Rameyza Alya Alyssa A. Hakim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai warisan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sebuah janji negara untuk hadir langsung di meja makan rakyat. Namun, di balik narasi mulia itu, muncul ironi yang menyakitkan, yaitu pejabat yang dipercaya mengelola program tersebut justru diduga menggerogotinya dari dalam. Penetapan…
-
Putusan MK dan Status Jakarta: Antara Kepastian Konstitusi dan Realitas Politik
Disusun oleh: Amelia Ruthmaya Tampubolon (Genius 9) Ridwan Panjaitan (Genius 10) Polemik mengenai status tata negara dan kedudukan Jakarta bermula dari proses transisi legislasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN). Dinamika ini dipicu oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mendelegasikan wewenang peralihan status ibu kota melalui…